------- Bahwa terdakwa TAMRIN, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2024 bertempat di Jalan Poros Bandara Haluoleo yang berada di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan / atau liquified petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah yakni Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Pertalite, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -------------------------

• Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 sekira pukul 15.00 Wita terdakwa pergi ke SPBU Ranomeeto untuk melakukan pembelian BBM Jenis Pertalite menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor polisi DT 1870 IB, Nomor Mesin 1NRG003900 Nomor Rangka MHKV5EA1JKK051874 yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya dengan cara membuka karet samping lubang tangki mobil lalu memodifikasi dengan cara memasangkan selang dengan ukuran 1 (satu) inci yang mana selang tersebut telah terdakwa sambungkan langsung ke jeringen yang sudah terdakwa sediakan didalam mobil merk Daihatsu Xenia warna putih tersebut. Kemudian terdakwa melakukan pengisian BBM jenis pertalite secara berulang-ulang sebanyak 7 kali dengan setiap kali pengisian terdakwa mendapatkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter atau 1 (satu) jerigen.
• Bahwa terdakwa telah mempersiapkan 12 (dua belas) jerigen yang mana dari 12 (dua belas) jerigen tersebut terdakwa berhasil mendapatkan BBM Jenis pertalite sebanyak 7 (tujuh) jerigen atau sebanyak 245 (dua ratus empat puluh lima) liter dengan harga 1 liter yaitu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga total untuk 7 (tujuh) jerigen atau 245 (dua ratus empat puluh lima) liter terdakwa membayar sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa telah selesai melakukan pengisian BBM Jenis Pertalite, terdakwa lalu pergi meninggalkan SPBU Ranomeeto menuju ke Kota Kendari dan ketika terdakwa sedang melintasi jalan Jalan Poros Bandara Haluoleo yang berada di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dari Polresta Kendari, dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) 7 (tujuh) jerigen diantaranya berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, kemudian terdakwa dipertanyakan terkait legalitas izin, namun terdakwa tidak memilikinya, kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Konawe Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

• Bahwa terdakwa TAMRIN, tanpa hak melakukan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, berupa bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite karena tidak memiliki izin usaha Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 40 angka 1 UU RI  Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

• Bahwa perbuatan terdakwa TAMRIN telah melakukan penyalahgunaan, pengangkutan dan Niaga BBM jenis Pertalite yang bersubsidi tanpa izin usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi terdakwa, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang bagi masyarakat pengguna bahan Bakar Minyak jenis Pertalite yang disubsidi pemerintah serta juga merugikan daerah dalam segi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan menyebabkan BBM Non Subsidi tidak laku terjual.

-----Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU RI Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. ------------------------------